Ruangkeuangan, – Setiap rupiah yang dikorupsi pejabat, pada dasarnya adalah sepiring nasi yang direnggut dari mulut rakyat miskin. Kalimat ini bukan sekadar retorika, karena data membuktikan korupsi berdampak sistemik, merampas dana publik, memperlambat pembangunan, dan memicu kemiskinan struktural di berbagai daerah. Wacana demi berantas kemiskinan dengan cara memberantas koruptor hingga ke akarnya, bahkan lewat hukuman mati, kembali menguat di ruang publik. Pertanyaannya, apakah “memusnahkan” koruptor benar-benar solusi, atau justru jalan pintas yang mengabaikan akar masalah sesungguhnya?
Wacana Hukuman Mati Koruptor Demi Berantas Kemiskinan, Adilkah?
Perdebatan soal hukuman mati bagi koruptor bukan hal baru di Indonesia. Secara hukum positif, ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meski payung hukumnya ada, penerapannya di lapangan hingga kini belum pernah benar-benar direalisasikan terhadap terpidana korupsi.
Dalam KUHP baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023, hukuman mati tetap dipertahankan namun dengan mekanisme peninjauan setelah masa percobaan sepuluh tahun. Jika selama masa itu terpidana berkelakuan baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Pendekatan ini mencerminkan bahwa negara sebenarnya sudah bergeser ke arah yang lebih selektif, mempertimbangkan aspek hak asasi manusia sekaligus ruang rehabilitasi, alih-alih pemusnahan mutlak.
Belakangan, sejumlah tokoh publik kembali menyuarakan urgensi hukuman berat ini. Sekretaris Jenderal MUI, Dr Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa korupsi telah menyengsarakan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan kaum dhuafa, sehingga hukuman mati dipandang sepadan sebagai bentuk keadilan. Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar turut menegaskan sikap serupa dalam forum Mudzakarah Hukum Nasional pada Juli 2026, menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang mencekik rakyat kecil.
Sisi Lain: Mengapa Banyak Pihak Menolak Hukuman Mati Sebagai Solusi Utama
Di sisi berlawanan, sejumlah tokoh dan lembaga justru menilai hukuman mati bukan jawaban yang tepat untuk memberantas korupsi secara efektif. Novel Baswedan, misalnya, dalam sebuah podcast Mei 2026 menyampaikan bahwa hukuman mati bukan solusi utama pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah kepastian dan kesegeraan penegakan hukum, sebab hukuman mati justru berisiko jika aparat penegak hukumnya sendiri masih terjerat korupsi, yang berpotensi melahirkan vonis keliru terhadap orang yang salah.
Komnas HAM juga pernah menyampaikan pandangan serupa. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan tidak ada korelasi jelas antara penerapan hukuman mati dengan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai wacana ini lebih merupakan refleksi frustrasi publik terhadap penegakan hukum yang dianggap belum berjalan efektif, sehingga hukuman mati seolah menjadi jalan pintas untuk masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Beberapa argumen yang sering diajukan kelompok kontra antara lain:
- Efek jera lebih efektif lahir dari kepastian hukum yang konsisten, bukan dari beratnya hukuman semata
- Perampasan aset dan pemiskinan koruptor dinilai lebih memberikan dampak nyata dibanding hukuman mati
- Risiko kesalahan vonis tetap ada selama sistem peradilan belum sepenuhnya bersih dari korupsi
- Penerapan hukuman mati berpotensi membuat Indonesia disorot negatif di forum HAM internasional
Alternatif Pemberantasan Korupsi yang Lebih Menyentuh Akar Kemiskinan
Alih-alih berdebat soal hidup atau mati koruptor, banyak pihak justru mendorong pendekatan yang dinilai lebih realistis dan berdampak langsung pada pemulihan kerugian negara. Salah satu usulan yang mengemuka adalah memiskinkan koruptor secara total, yakni menyita seluruh harta hasil korupsi hingga pelaku benar-benar jatuh miskin, sebagai bentuk hukuman yang dianggap lebih relevan dengan filosofi keadilan restoratif.
Beberapa pendekatan yang dinilai lebih efektif untuk benar-benar berantas kemiskinan akibat korupsi antara lain penguatan lembaga pengawas independen, transparansi anggaran publik yang bisa diakses masyarakat luas, percepatan proses hukum tanpa pandang bulu, serta perampasan aset yang dikembalikan langsung untuk program pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal. Pendekatan semacam ini dipandang lebih mampu memutus rantai korupsi dibanding sekadar menghukum mati segelintir pelaku yang tertangkap.
Pada akhirnya, perdebatan soal hukuman mati bagi koruptor mencerminkan kegelisahan kolektif masyarakat terhadap ketimpangan yang terus terjadi. Namun keadilan sosial dan upaya berantas kemiskinan secara nyata membutuhkan lebih dari sekadar hukuman simbolis, melainkan sistem hukum yang benar-benar bersih, konsisten, dan berpihak pada rakyat kecil.
FAQ Seputar Wacana Hukuman Koruptor Demi Berantas Kemiskinan
1. Apakah hukuman mati untuk koruptor sudah diatur dalam hukum Indonesia? Sudah. Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, meski hingga kini belum pernah diterapkan.
2. Mengapa wacana hukuman mati koruptor kembali muncul di tahun 2026? Wacana ini kembali menguat seiring pernyataan sejumlah tokoh, termasuk pimpinan MUI, yang menilai dampak korupsi terhadap kemiskinan rakyat sudah sangat parah sehingga membutuhkan hukuman yang sepadan.
3. Apa alasan Komnas HAM menolak hukuman mati untuk koruptor? Komnas HAM menilai tidak ada korelasi jelas antara hukuman mati dengan efek jera, dan penerapannya berpotensi membuat Indonesia disorot negatif dalam isu hak asasi manusia di forum internasional.
4. Apa alternatif hukuman selain hukuman mati bagi koruptor? Alternatif yang banyak diusulkan adalah pemiskinan total lewat perampasan aset, penguatan pengawasan, serta percepatan penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu.
5. Bagaimana korupsi bisa memicu kemiskinan struktural? Korupsi merampas dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga memperlambat pembangunan dan memperparah kesenjangan ekonomi di masyarakat.
6. Apa yang dimaksud extraordinary crime dalam konteks korupsi? Extraordinary crime adalah istilah untuk kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat luas, meliputi kerugian keuangan negara, kerusakan tata kelola pemerintahan, hingga kesenjangan sosial yang masif.
7. Apakah hukuman mati efektif menurunkan angka kemiskinan? Belum ada bukti empiris kuat yang menunjukkan korelasi langsung antara hukuman mati koruptor dan penurunan angka kemiskinan, sehingga banyak pihak mendorong pendekatan pencegahan dan pemulihan aset sebagai solusi yang lebih terukur.
